Lombok Barat — Rencana penataan area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kebon Kongok yang berlokasi di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mendapat penolakan dari masyarakat lingkar TPA Kebon Kongok, yang menilai bahwa setiap kebijakan penataan maupun perluasan kawasan pengelolaan sampah harus adanya sosialisasi kepada masyarakat dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, kesehatan, sosial, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.
Penolakan ini bukan semata-mata bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan sampah, melainkan merupakan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah tidak mengabaikan hak warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Keberadaan TPA Kebon Kongok selama ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah Lombok Barat dan sekitarnya. Namun, aktivitas pengelolaan sampah di kawasan tersebut juga menempatkan masyarakat yang tinggal di lingkar TPA Kebon Kongok sebagai pihak yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait potensi dampak lingkungan dan kesehatan.
MURSIDIN menyampaikan bahwa rencana penataan maupun perluasan area TPA Kebon Kongok perlu dikaji secara menyeluruh dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, jarak terhadap permukiman, sistem pengolahan sampah, pengelolaan air lindi, pengendalian bau, serta dampak terhadap sumber air dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penolakan terhadap rencana perluasan area perlu dipahami sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan agar pemerintah mengedepankan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, keadilan lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
MURSIDIN bersama Masyarakat Bongor juga mengharapkan agar sebelum kebijakan penataan maupun perluasan dilaksanakan, pemerintah melakukan dialog dan konsultasi secara langsung dengan warga yang berpotensi terdampak. Proses tersebut penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar didengar dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perlu ada penjelasan mengenai hasil kajian lingkungan, sistem pengelolaan sampah yang akan diterapkan, kapasitas TPA, serta jaminan bahwa perluasan kawasan tidak akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.
MURSIDIN menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Namun, upaya mengatasi persoalan sampah tidak boleh justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengelolaan sehingga pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan nyata terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat, termasuk pengendalian bau, pengelolaan air lindi, pencegahan pencemaran air dan tanah, serta peningkatan kualitas pengelolaan sampah serta pemerintah juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas penampungan sampah, tetapi juga memperkuat pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, daur ulang, pengolahan sampah organik, dan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.
MURSIDIN bersama Masyarakat Bongor mendukung penanganan persoalan sampah oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Lombok Barat dengan menggunakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan. Karena keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari bertambahnya luas kawasan TPA atau kapasitas penampungan sampah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, dan membangun kepercayaan warga.
